Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

Status MB di Bandung Perlu “Ketetapan Final”

Beberapa pemilik kendaraan moge mengeluhkan situasi ini yang memang tidak berpihak pada mereka. Dan kelihatannya sepeda motor itu harus disimpan di garasi entah sampai kapan.

“Saya hanya bisa memanaskan moge ini di garasi,” ujar Andi Purba, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan SDM PT Inti Banduilg yang sudah 10 tahun menggeluti moge.

Masalah ini berawal dari sekitar 2004. Saat itu moge berkeliaran di jalan-jalan raya Bandung secara liar. Boro-boro STNK (surat tanda nomor kendaraan), surat -surat lainnya yang menyatakan kepemilikan motor tidak ada.

Nah, untuk menertibkan moge liar itu, Polwiltabes Bandung lebih dahulu menginventarisasi dan mendata keberadaan moge. Sejak itu pula ratusan kendaraan moge terdaftar di polisi dan berpelat nomor yang huruf akhirnya “MB” dengan surat izin jalan semacam ompang. “Tujuannya baik, agar moge tidak berkeliaran secara liar,” ujar pengguna moge lainnya.

Kendaraan moge yang tak jelas asal-usulnya itu bisa turun ke jalan dengan menebus surat izin jalan semacam ompang per enam bulan antara Rp 500.000,00-Rp 750.000,00 per sepeda motor, tergantung dari tahun dan cc-nya. Agar sepeda motor bisa digunakan tidak di wilayah Bandung saja, mereka mengajukan surat izin jaIan ke Polda Jabar. Poldajuga menginventarisasi dan mendata ulang.

Direktur Lalu Lintas Polda Jabar Kombes Pol. Binsar P.H. Sitompul, S.H. menganggap menginventarisasi dan mendata oleh polisi pendahulunya adalah salah kaprah, meskipun bermaksud baik. Makanya sejak Binsar menjabat Dirlantas Polda Jabar, April 2007, ia menghentikan pengeluaran semacam surat izin jalan pelat nomor berhuruf “MB”.

Dirlantas itu juga mengaku belum pemah menerima uang dari pemilik moge yang membayar semacam ompang, ditaksir di seluruh Jabar berjumlah ribuan. Bukan itu saja, Binsar juga memerintahkan jajaran di seluruh Jabar agar menangkap moge ilegal yang berkeliaran di jalan-jalan di seluruh Jabar.

Dirlantas Polda Jabar menyebutkan, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada para bikers yang memeriahkan acara-acara yang diselenggarakan instansi pemerintah, semacam HUT Kota Bandung misalnya,

harus memenuhi kelengkapan surat-surat moge itu sendiri. “Jika tidak memiliki surat kelengkapan itu akan kami tangkapi,” ujar Binsar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Drs. H. Herly Suherly membantah pihaknya mengoordinasikan pengurusan pembayaran surat izin jalan semacam ompang kepada polisi, menyusul tuduhan dari para pemilik moge yang menyebutkan Herly sebagai Ketua Paguyuban 0tomotif Jabar mengurus pembayaran semacam ompang kepada polisi. “Saya hanya meminta rekomendasi dari polisi untuk meminta izin agar para pemilik moge bisa meramaikan acara-acara yang diadakan instansi pemerintah,” ujar Herly melalui telefon.

Penghentian surat -surat semacam ompang yang dikeluarkan polisi selama ini, diduga adanya pemutihan bagi moge ilegal melalui surat keputusan (SK) P10 dari Dirjen Bea dan Cukai.

SK No. P10/BC/2oo7 yang dikeluarkan 11 Mei 2007 itu antara lain tentang petunjuk pelaksana penyelesaian kewajiban pabean atas sepeda motor dan kapal pesiar termasuk yacht yang pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean Indonesia, belum diselesaikan kewajiban pabeannya.

Menurut Hadi Haryadi selaku pemeriksa dari Kantor Bea Cukai Bandung, sejak keluamya SK itu dari ribu an moge barn enam yang mengajukan permohonan pemutihan, dua di antaranya sudah diajukan ke kantor pusat di Jakarta. Padahal batas waktu pemutihan itu kurang dari dua bulan, yaitu sampai 31 Desember 2007.

Menyinggung pemutihan itu, Andi Purba selaku Ketua Ikatan Motor Besar Indonesia (lMBI) Bandung merasa aneh, SK pemutihan itu belum tuntas karena beberapa pemilik moge harus membayar? Sementara sampai saat ini Dirjen Bea dan Cukai belum memutuskan, berapa bea masuk sepeda motor.

Ada sementara pihak menginginkan agar para pemilik motor gede itu bisa membayar surat izin jalan (semacam ompang) secara resmi ke Dispenda Jabar. Berbekal surat tersebut, para bikers bisa mengendarai kendaraannya. Namun Doni Koerdi dari salah seorang kepala seksi di Dispenda Jabar menampiknya. Alasannya, untuk melakukan itu harus ada payung hukumnya yang menjadi dasar pembayaran pajak moge. (Dikutip dari Harian Pikiran Rakyat)

Filed under: Buku Harian

2 Responses

  1. cepsibo says:

    Status Motor Besar di Bandung butuh Ketetapn Final Bro ….

    Klo kyak gini kacau, bukan kita yang salah kok bisa kita yang kena imbas ???

    Siapa yang salah hayo???

    Semua saling menyalahkan, dari salah karaprah sampai ngak bisa keluar surat MB euy …. jangar yeuh …

    Coba semua berumbuk dunia membutuhkan banyak kepala yang dingin dari pada kepala yang panas, yang bertikai, yang punya jatah kalian kita yang kena imbas cape dech …

    Coba di lihat per 6 bulan Rp.500.000,- s/d Rp. 750.000,- tapi kalo melalui paguyuban bisa 1 juta euy tah eta Pa Herly kamana duit na?

    Kacau katanya untuk membantu, tapi nyekek ieu mah …

  2. bow929 says:

    Pemusnahan moge ilegal itu langsung berdasar instruksi khusus dari Kapolri,,dan setau saya yang ngeluarin surat2 macam ini hanya di wil bandung dan bali,,(itu pun dulu)sekarang ya mu bgaimana lg..kita hadapi saja bersama2..sudah kondisi begini tapi harga mtor2 besar bodong koq ttep mahal yak..huehuehue

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

My twitter

Gudang Foto

More Photos
Free Website Hosting
MoneyBux - Trusted PTC site
%d bloggers like this: