Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

KPK Galang Komisi Bidang Hukum

Ini untuk sinergi melawan korupsi di kalangan aparat hukum.

Dipicu tertangkap tangannya jaksa kasus BLBI, Urip Tri Gunawan, dengan dugaan menerima suap sekitar Rp 6 miliar, empat komisi nasional bidang hukum menggalang kerja sama untuk meningkatkan kinerja penyidikan praktik korupsi, terutama yang melibatkan aparat hukum. Mereka adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Inisiatif menggalang kerjasama datang dari KPK. “KPK mengadakan rapat koordinasi dengan KY, Komisi Kejaksaan, dan Kompolnas terkait penyidikan pada penyelenggara negara dan penegak hukum,” ungkap Ketua KPK, Antasari Azhar, dalam jumpa pers usai rapat kerja di Gedung KPK, Selasa (11/3) pagi.

Ia menjelaskan, KPK ingin bersinergi untuk sama-sama melawan praktek korupsi yang justru didalangi oleh penegak hukum. Namun penggalangan kerjasama antarkomisi ini belum memiliki mekanisme yang baku bagaimana teknis di lapangannya.

“Mekanisme kerja sama itu baru akan dibahas. Pokoknya, supaya jangan lagi ada kasus seperti ini (jaksa Urip, red). Ini harus jadi yang terakhir,” cetus Antasari.

Namun, menurut mantan direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung itu, dalam praktiknya di lapangan, KPK bersama komisi lain bisa turun langsung ke provinsi-provinsi. KPK akan fokus tindakan yuridis, sementara komisi lain menindak masalah integritas aparat hukum.

Apakah dengan demikian KPK dapat mengambil alih kasus komisi lainnya? Antasari mengangguk, bisa. “Mengapa tidak? Kalau ada informasi, itu memang sudah tugas KPK. Tapi ini bukan maksud kita arogan,” katanya.

Satu kerangka berpikir Ketua KY, Busro Muqodas, menambahkan, kini komisi yang berkaitan dengan hukum sudah dalam satu kerangka pikir yang sama dengan KPK untuk memberantas korupsi. “(Dengan kerja sama ini) agenda penegakkan hukum akan lebih strategis,” katanya.

KY sebagai komisi pengawas perilaku hakim, dalam hal ini memiliki peran sentral karena memiliki banyak jaringan di daerah, yang meliputi sejumlah fakultas hukum dan LSM. Busro menawarkan, komisi lain dapat memanfaatkan jaringan KY yang tersebar di 30 provinsi itu.

Ketua Komisi Kejaksaan, Amir Hasan Ketaren, juga sangat menyambut baik penggalangan komisi bidang hukum ini. “Untuk mencermati kejadian-kejadian yang berkembang akhir-akhir ini yang melanda aparat penegak hukum,” katanya, sambil menilai jaksa Urip sudah melakukan pelanggaran disiplin.

Sementara anggota Kompolnas, Adnan Pandupradja, mengaku sudah lama menanti-nanti kerja sama dengan KPK. “Mungkin pada masa kepemimpinan KPKyang terdahulu terlalu sibuk, sehingga baru bisa dilakukan sekarang,” katanya.

Menurut Adnan, KPK punya wewenang sangat besar dalam menindaklanjuti kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Namun, untuk mencapai hasil maksimal, komisi-komisi bidang hukum tidak dapat bekerja sendiri-sendiri sehingga diperlukan sinergi. ****

Sumber : Republika, 12 Maret 2008

Filed under: Anti Korupsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

My twitter

Gudang Foto

More Photos
Free Website Hosting
MoneyBux - Trusted PTC site
%d bloggers like this: