Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

Suap Proyek Transmigrasi: Tamsil Akui Dorong Anggaran Rp 500 Miliar

Beranda > Pusat > Suap Proyek Transmigrasi: Tamsil Akui Dorong Anggaran Rp 500 MiliarKamis, 29 September 2011

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung. Foto Antara/Andika WahyuWakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung. Foto Antara/Andika Wahyu

Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengaku berperan aktif mendorong agar anggaran Rp 500 miliar Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Transmigrasi masuk APBN Perubahan 2011. “Memang saya yang mendorong agar anggaran itu masuk dalam APBNP 2011,” kata Tamsil kepada wartawan kemarin.

Tamsil mengatakan sempat menanyakan kepada Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan apakah anggaran tersebut masuk ke APBNP 2011. “Ternyata, kata Dirjen Perimbangan, masih bisa. Ya, sudah,” kata dia.

Sebelumnya, Ali Mudhori, bekas staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin, juga menyebut Tamsil berperan besar menyukseskan anggaran transmigrasi. “Ya, berkat bantuan Pak Tamsil,” kata dia setelah diperiksa di KPK, dua hari lalu.

Namun, meskipun Tamsil mengaku aktif meloloskan anggaran DPPID yang belakangan diketahui bermasalah, Tamsil mengatakan tak tahu soal ke-19 daerah penerima dana itu. “Soal ke mana anggaran akan turun, itu urusan Kemenakertrans,” kata dia.

Sejumlah anggota Badan Anggaran dan Komisi DPR Bidang Transmigrasi juga memberikan keterangan yang sama seperti Tamsil soal daerah penerima dana. Mereka mengaku tak tahu alokasi dana itu.

Namun pengakuan itu tak klop dengan dokumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 yang dimiliki Tempo. Pasal 3 ayat (1) dokumen tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID Tahun Anggaran 2011 itu menyebutkan, daerah penerima DPPID dan besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, bahkan menilai DPPID sesungguhnya tak dikenal dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. “Yang ada itu dana perimbangan bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. DPPID itu tidak ada,” kata dia. Badan Anggaran pun, kata Uchok, tak boleh membahas proyek. “Jadi, kalau dilakukan, itu haram.”

Namun, menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR lainnya, Olly Dondokambey, Badan Anggaran tidaklah menyepakati anggaran. “Kami ini Banggar, membahas produk Undang-Undang APBN, bukan membahas penganggaran,” kata dia kemarin.

Dianggap mengetahui asal-usul alokasi Rp 500 miliar Dana PPID, Olly dan Tamsil dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang mengusut kasusnya. Namun kemarin KPK gagal meminta keterangan kepada kedua pemimpin Panitia Kerja Transfer Daerah ini. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyatakan keduanya akan kembali dipanggil Senin nanti. (Muhammad Taufik, Ira Guslina, Rina W, Febriyan, Rusman P)

Sumber: korantempo, Rabu, 28 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

My twitter

Gudang Foto

More Photos
Free Website Hosting
MoneyBux - Trusted PTC site
%d bloggers like this: