Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

Operasi WOYLA, 3 Menit Paling Menegangkan Dalam Sejarah KOPASSUS

Wolya1

Operasi pembebasan pesawat DC-9 dikenal dengan sebutan Operasi Woyla. Operasi ini dimulai sehari setelah tersiarnya kabar pembajakan tersebut. Pada pukul 21.00 WIB, 29 Maret 1981, 35 anggota Kopassandha meninggalkan Indonesia dalam sebuah DC-10, mengenakan pakaian sipil.

“Komando! Komado! Semua tiarap! Tiarap!”

Teriakan itu mengejutkan semua orang di dalam kabin pesawat DC-9. Jam menunjukkan pukul 02.45 waktu Bangkok. Secara cepat tim penyergap antiteror menerobos masuk pesawat.

Tembakan senapan serbu semiotomatis terdengar menyalak beberapa kali. Drama penyanderaan pesawat Garuda DC-9 Woyla di Bandara Don Muang, Thailand itu berakhir dalam waktu tiga menit.

Aksi pembebasan sandera Garuda Woyla melambungkan nama pasukan khusus Indonesia. Hari ini tepat 34 tahun peristiwa itu berlangsung.

Drama penyanderaan pesawat Garuda GA-206 ‘Woyla’ rute Jakarta-Medan itu dimulai Sabtu 28 Maret 1981. Setelah transit di Palembang, tiba-tiba seorang pria berpistol memasuki ruangan kokpit.

Kapten Pilot Herman Rante dipaksa mengalihkan penerbangan ke Colombo, Srilanka. Namun Herman menjelaskan bahan bakar pesawat tak cukup. Akhirnya pesawat mendarat di Penang, lalu kemudian menuju Bandara Don Muang, Bangkok.

wolya2

Pihak intelijen Indonesia menyebut kelima orang pembajak berasal dari kelompok Komando Jihad. Mereka adalah Zulfikar T Djohan Mirza, Sofyan Effendy, Wendy Mohammad Zein, Mahrizal dan Mulyono.

Pembajak menuntut pemerintah Indonesia membebaskan 80 anggota Komando Jihad yang dipenjara karena beberapa kasus. Antara lain penyerangan Mapolsek Pasir Kaliki, Teror Warman di Raja Paloh dan aksi lainnya sepanjang 1978-1980. Selain itu, mereka juga meminta uang USD 1,5 juta.

Presiden Soeharto menjawab tuntutan itu dengan aksi militer. Asintel Panglima ABRI Mayjen Benny Moerdani menjelaskan keberhasilan operasi militer adalah 50:50.

Masalahnya saat itu seluruh kekuatan ABRI sedang menggelar latihan gabungan di Ambon. Begitu juga dengan para prajurit Kopasandha. Para pasukan yang sudah melakukan latihan antiteror malah sedang mengikuti Latgab di Ambon.

Perwira paling senior di Markas Baret Merah itu tinggal Letkol Sintong Panjaitan. Perwira menengah tersebut tak ikut ke Ambon karena kakinya patah saat mengikuti latihan terjun payung. Untuk berjalan saja, Sintong harus dibantu tongkat.

Kini dia yang harus memimpin operasi pembebasan sandera itu. Uniknya, Sintong akhirnya memaksakan diri berjalan tanpa tongkat begitu Komandan Kopasandha Brigjen Yogie S Memet memerintahkannya memimpin operasi.

“Masak komandan memimpin operasi militer pakai tongkat,” kata Sintong.

Dalam waktu singkat Sintong memilih pasukan yang tersedia di Mako Kopasandha. Seluruh prajurit baret merah yang kelak bernama Kopassus ini bersemangat mengikuti operasi tersebut.

Sintong sadar. Waktu melatih pasukan ini cuma beberapa hari. Selama tim berlatih di Hanggar Garuda, pemerintah Indonesia terus melobi Kerajaan Thailand agar diperbolehkan menggelar operasi militer.

Tanggal 30 Maret 1981 pasukan bertolak ke Bangkok. Sambil menunggu jam ‘J’ mereka terus berlatih.

wolya3

Akhirnya lampu hijau diberikan pemerintah Thailand. Pasukan Komando Indonesia diberi izin melakukan operasi militer di Bandara Don Muang. Disepakati waktu penyerangan adalah jam 03.00.

Namun diputuskan waktu penyerangan dimajukan. Dengan sigap para prajurit itu melakukan tugasnya. Lima orang pembajak ditembak mati. Tak ada satu pun sandera yang terluka.

Namun Kapten Pilot Herman Rante dan seorang anggota Kopasandha, Capa Ahmad Kirang juga tertembak. Mereka meninggal beberapa hari kemudian saat dalam perawatan.

Seluruh pasukan antiteror mendapat Bintang Sakti. Sebuah penghargaan tertinggi dalam dunia militer Indonesia. Mereka juga mendapat kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat.

Kelak Kopassus menamakan pasukan antiterornya dengan nama Sat-81 Gultor. Angka 81 ini diambil dari tahun terjadinya peristiwa Woyla.

sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/operasi-woyla-3-menit-paling-menegangkan-dalam-sejarah-kopassus.html

Filed under: BAHAN BACAAN, sejarah, Tentang Mu Indonesia

Buku : Operasi Sandi Yudha : Melihat Kegiatan Intelijen Kopassus

sandi yudha
Pengertian intelijen mencakup Intelijen sebagai ilmu, intelijen sebagai badan atau organisasi, intelijen sebagai kegiatan.Kata intelijen berasal dari bahasa Inggris “Intelligence” (kata benda), yang secara harfiah berarti kecerdasan (pengertian umum).Intelijen sebagai ilmu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bahan atau keterangan yang diolah melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan/informasi yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan – bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan.ntelijen dalam pengertiannya sebagai organisasi merupakan badan/alat yang dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan – tujuan intelijen guna memnuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab. Yang penting untuk diperhatikan dalam penyusunan organisasi intelijen adalah faktor efisiensi, efektifitas dan produktivitas. Intelijen sebagai Organisasi/Badan menyangkut hal – hal dasar pengorganisasian dan bentuk organisasi. Intelijen sebagai kegiatan Kegiatan intelijen mencakup semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Intelijen sebaggai ilmu dan organisasi telah banyak diketahui oleh masyarakat . Sebagai ilmu, intelijen dapat dipelajari, diketahui oleh siapapun. Di Universitas Indonesia juga telah ada Magister Kajian Intelijen Strategis yang mahasiswanya bukan hanya mahasiswa TNI, Polri tetapi hampir seluruh profesi di masyarakat. Intelijen sebagai kegiatan secara fakta, amat jarang, adanya justru bacaan, film-film fiktif semacam James Bond, Bouerne, dll, padahal semua itu belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tentang dunia intelijen yang memang samar-samar, bahkan gelap. Operasi Sandi Yudha, Menumpas Gerakan Klandestein karya Jendral(Pur) Dr. AM. Hendro Priyono terbitan PT Kompas Media Nusantara, adalah buku yang meyajikan bagaimana intelijen sebagai kegiatan dilakukan. Operasi Intelijen Strategis yang dilaksanakan oleh Komando Pasukan Khusus/Kopassus. Buku yang membawa pembaca larut dalam tahap demi tahap. Pembaca akan terbawa irama dan kegiatan dalam suatu operasi intelijen. Dari sisi penulisnya, sudah jelas , Jenderal Pur DR AM Hendropriyono sangat kapabel dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi dalam hal intelijen. Pengalamannya bertugas di jajaran pasukan elit dan intelijen sangat bervariasi dan berkualitas. Jenjang kepangkatannnya yang mencapai puncak dalam milter, Jendral, jelas jaminan kualitas akan pengalaman yang dituangkan dalam buku ini. Buku yang tidak hanya mneguraikan kegiatan operasi intelijen strategis namun juga di lengkapi dengan intelijen sebagai ilmu, telahaan latar belakang politik penugasan yang diembanya. Inilah sisi kekuatan buku buku tulisan Hendro Priyono, bukan hanya mengurai peristiwa yang dialaminya tapi juga telaahan dan analisa yang berkualitas akademik. Hal ini ditunjang tingkat pendidikannya yang juga level tertinggi, lulusan Doktoral salah satu perguruan tinggi Top, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Buku ini patut dan layak dibaca bukan saja oleh para komunitas intelijen, namun juga anggota TNI, Polri, para pejabat,birokrat, masyarakat, mahasiswa, bahkan anggota DPR. Buku ini selain menguraikan sisi kegiatan operasi intelijen strategis Kopassus, juga memuat pendapat sang penulis tentang kegiatan intelijen yang tentunya bisa menjadi masukan bagi seluruh komponen bangsa ini untuk penataan organisasi intelijen demi kuat dan tegaknya negara tercinta. Karena sebagaimana disampaikan penulis; ” Prajurit tugas dan tahunya adalah bertempur sementara perang adalah urusan negara atau politik negara yang tentunya didalamnya ditentukan oleh pengambil kebijakan negara termasuk DPR. Kalau teras kurang barangkali hanya karena kurang puasnya, karena kupasan buku ini hanya terbatas kegiatan operasi intelijen pada zaman menjelang zaman Orba, sementara keingan tahuan masyarakat juga ada buku yang memuat operasi intelijen yang kasusnya ikut bersama pergulatan politik bangsa ini, seperti integrasi timor timur, tumbangnya rezim Orde baru dll. Namun seperti memang buku ini adalah awal dari informasi kegiatan intelijen yang tentunya tidak mungkin termuat dalam satu buku. Undang-Undang Intelijen membuka peluang untuk terbukanya sisi gelap, samar-samar kegiatan operasi intelijen. Seperti Amerika dalam Undang-Undang Intelijen, rahasia negara termasuk kegiatan operasi intelijen dalam kurun waktu tertten boleh dibuka untuk publik. Buku yang patut diapresiasi penerbitannya, untuk membuka wawasan, tentang Intelijen sebagai Kegiatan yang selama ini samar-samr , misterius, gelap, bahkan cenderung menjadi legenda yang karena waktu akan tertutup keaslian kegiatan aslinya/fakta. Legenda bercampur aduk antara fakta, asumsi, khayalan, dan selipan harapan atau pesan tersembunyi yang menceritakan.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/achmedsukendro/operasi-sandi-yudha-melihat-kegiatan-intelijen-kopassus_552fceeb6ea8347c428b4579

Filed under: BAHAN BACAAN, INDONESIA, sejarah, Tentang Mu Indonesia

Mengapa RUU Ormas tidak kita perlukan?

  • RUU Ormas kembali ke meja parlemen

    Dalam setengah tahun terakhir ini gelombang penolakan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) datang dari berbagai kelompok dan organisasi di Indonesia. Gelombang protes ini akhirnya berhasil menunda pengesahan RUU Ormas yang diharapkan dilakukan pada bulan April lalu. 

    Namun demikian penundaan hanya sementara untuk membeli waktu (buying time). Kini, di tengah kekhawatiran peningkatan inflasi 8%, dan defisit anggaran yang dapat mencapai 3%, serta isu pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas kini bergerak lagi untuk menggolkan RUU yang sebenarnya justru tidak diinginkan oleh kalangan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Jadwal persidangan dilakukan dalam minggu ini di ruang-ruang tertutup.

    Proses persidangan RUU Ormas kini bergulir lagi, kala masyarakat sibuk mengawal banyak isu penting lainnya. Awal Juni ini, Ketua Pansus RUU Ormas mengatakan RUU ini hanya butuh lima kali sidang, hingga dapat disahkan pada bulan Juni 2013. Usai sidang tertutup 19 Juni 2013 lalu, Pansus menyatakan delapan Fraksi sudah setuju, sehingga RUU ini siap dibawa ke sidang paripurna pada 25 Juni 2013.

    Mengatur hal-hal yang telah diatur UU lain

    Sejak awal, alasan pembentukan RUU ini dikatakan untuk mengatasi persoalan tindak kekerasan seperti sweeping, penyerangan dan intimidasi yang dilakukan oleh organisasi tertentu. Padahal KUHP sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku yang terlibat, yang memerintahkan suatu tindak kejahatan, juga yang menyatakan permusuhan ataupun kebencian terhadap suatu golongan secara terbuka di muka umum. Begitu tegasnya aturan tersebut dibuat. Dengan demikian, sudah jelas bahwa masalahnya ada pada ketidak tegasan aparat dalam melaksanakan produk hukum yang sudah ada, tidak ada kaitannya dengan revisi, atau bahkan pembentukan undang-undang baru.

    Selanjutnya, alasan lain yang kerap didengungkan adalah masalah keuangan organisasi yang dinilai rentan korupsi dan pencucian uang, sehingga dibutuhkan aturan baru untuk mengaturnya. Padahal setidaknya ada tiga aturan yang sudah mengatur persoalan keuangan, antara lain UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Yayasan (UU Yayasan). Kedua aturan melarang pengalihan kekayaan yayasan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

    Selain itu seluruh organisasi yang saat ini ada juga tunduk pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sehingga rencana penambahan aturan baru tentu tidak akan efektif, dan hanya akan tumpang tindih dengan aturan yang telah ada.

    Pemberantasan korupsi menjadi kambing hitam lain yang membuat legislator merasa perlu merumuskan aturan hukum anyar. Padahal Indonesia memiliki undang-undang yang belum lama disahkan, yaitu UU No 9/ 2013 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, dan sebuah aturan yang telah ada setidaknya dalam 10 tahun terakhir, yaitu UU No 15/ 2013 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

    Legislator dan pemerintah juga mengangkat isu transparansi dalam RUU tanpa fondasi ini. Padahal Pasal 52 dan pasal 72 UU Yayasan dengan tegas meminta yayasan untuk mengumumkan ikhtisar laporan tahunan. Selain itu UU No. 12/ 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga telah mengatur persoalan yang sama. Begitu banyak Undang-undang dan peraturan, namun terlalu sedikit penegakannya. Dapat dipastikan akan semakin banyak saja aturan yang bakal tumpang tindih dengan UU anyar ini kelak.

    Belum berhenti sampai di situ, legislator dan pemerintah bahkan dengan ringan menyalahkan organisasi lain atas penyimpangan tender yang dilakukan instansi. Menurut mereka, agar instansi tak lagi melakukan penyimpangan tender, maka organisasi lainlah yang harus diatur. Padahal jika mereka mau kembali membuka UU Tipikor, segala penyimpangan tender telah diatur hukumnya di sana. Bukan hanya itu, persoalan tender juga diatur teknisnya dalam Perpres No 54/ 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah oleh Perpres 35/ 2011 dan Perpres 70/ 2012.

    Diluar rentetan tuduhan tersebut, legislator dan pemerintah juga memiliki setidaknya tiga pikiran paranoid terhadap masyarakatnya sendiri. Mereka menuduh masyarakat yang tergabung dalam kelompok ataupun organisasi ini melakukan tindak politik, merupakan sayap kepentingan asing, serta perlu ditindak atas penyimpangan penggunaan dana publik. Padahal UU Yayasan yang ada telah mengatur itu semua, misalnya tujuan pendirian organisasi, ruang lingkup aktivitas organisasi, termasuk pengaturan terhadap yayasan asing, maupun yayasan yang didirikan oleh asing.

    Jadi, kalau sudah begini, apa lagi pentingnya RUU Ormas selain upaya pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri? Hemat saya RUU Ormas akan menambah kerancuan dan tumpang tindih antara berbagai peraturan yang ada, dan akan mengkebiri kehidupan masyarakat sipil yang telah berkembang baik selama ini di Indonesia (?)

    di tulis oleh: Longgena Ginting

    Longgena Ginting adalah Kepala Greenpeace Indonesia

Filed under: Tentang Mu Indonesia, ,

Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu: Indonesia Krisis Negarawan ?

“Saat ini, pemimpin bangsa lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok dibanding kepentingan rakyatnya. Jika negarawan lebih mementingkan diri sendiri, maka pemimpin itu adalah pengkhianat negara dan harus dihukum,” kata Ryamizard.

Sebelum menutup pembicaraannya, Ryamizard mengutip sebuah sajak dari abad ke 13. “Jika pandangmu silau oleh intan berlian dan telingamu tuli karena gemerincing emas dan perak sehingga kau tak dapat melihat dan mendengar suara jerit tangis rakyat yang tinggal di gubug-gubug, maka putuslah tali ruhmu dengan rakyat. Jika sudah begini, lalu siapa sesungguhnya sang negarawan sejati di Negeri Zamrud Khatulistiwa ini?” demikian Ryamizard

Filed under: Anti Korupsi, Breaking news

JPU Korupsi APBD Inhu Dituding Terima Suap Rp 2 Juta

Kamis, 29 September 2011

Rengat – Jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus korupsi APBD Inhu 116 Milyar, membantah tudingan para terdakwa yang telah di jatuhi vonis. Menyususl laporan para terdakwa terhadap Kepala Rutan Rengat ke Mapolda Riau, yang dilakukan oleh 8 terdakwa korupsi APBD Inhu melalui Penasehat Hukum (PH).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arkan Alfaisal SH yang dituduh PH para terdakwa telah menerima suap sebesar Rp 2 juta rupiah dari salah seorang terdakwa yang dilakukan melalui setoran ke nomor rekeningnya di salah satu bank.

Kepada wartawan Rabu (28/9/11) JPU, Arkan Alfaisal SH diruang kerjanya membantah keras tudingan tersebut. “Tidak mungkin saya minta uang kepada terdakwa sebagai mana yang dituduhkan PH terdakwa. Selain itu, jumlah uang yang dituduhkan itu pun hanya sejumlah Rp 2 juta dan tidak mungkin gara-gara uang Rp 2 juta, karir saya jadi korban” ujar Arkan Alfaisal yang juga menjabat Kasi Pidsus Kajari Rengat.

Ditambahkanya, apa yang dituduhkan oleh PH terdakwa, jauh hari dirinya juga telah mendapat informasi tersebut. sehingga langsung dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Warseno. Sebab, tuduhan itu menyebutkan terdakwa Warseno telah mentransfer uang sejumlah Rp 2 juta ke nomor rekeningnya.

Dari sembilan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa Warseno, terkait tuduhan telah menyetor uang kepadanya. Yang intinya, Warseno tidak pernah menyetorkan uang sejumlah Rp 2 juta kepada nomor rekening Arkan. Bahkan dalam keteranganya Warseno tidak mengetahui nomor rekening JPU tersebut. “Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Agustus lalu” ungkapnya menambahkan.

Dijelaskan Arkan, nomor rekening yang dimaksudkan itu adalah nomor rekening saat dirinya masih bertugas di Natuna dulu dan nomor rekening itu tidak digunakan lagi. Sebab, nomor rekening itu khusus untuk gaji selama bertugas disana.

Untuk membuktikan adanya setoran itu, Arkan juga mengecek rekening tersebut pada Rabu (28/9/11). Dimana pada rekening itu pada tanggal 23 Maret 2011 ada uang masuk sebesar Rp 2 juta dari “Marsono” bukan Warseno. “Saya akan buat pernyataan menolak uang tersebut kepada bank. Karena tidak jelas sumbernya” tandasnya.

Lebih jauh dijelaskanya, tuduhan itu kini dibeberkan Muharnis yang menjadi PH terdakwa tersebut disalah satu mendia cetak. Menanggapi itu, Arkan akan berupaya menempuh jalur hukum yang sudah mengarah kepada pencemaran nama baik.

“Ini sudah pencemaran nama baik, saya bisa tuntut balik PH tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan bagi saya, kok bisa nomor rekening saya yang tidak dipakai itu jatuh ketangan orang-orang tidak bertanggung jawab “ tegas Arkan Alfaisal SH. ***(guh)

Sumber: riauterkini, Rabu, 28 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , ,

Mantan Kepala Kantor Pos Ogan Komering Ilir Divonis

Kamis, 29 September 2011

Palembang – Ahmad Zuhdi (39), terdakwa dugaan korupsi senilai Rp 1,3 miliar pada Kantor Pos Cabang Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) divonis enam tahun penjara. Mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pematang Panggang itu, juga wajib membayar denda Rp 200 juta.

“Bila tidak mampu membayar denda, diganti empat bulan kurungan,” kata Hakim Ketua Sahman Girsang SH MHum dengan anggota H Andi Amin Karim SH dan Bernard Akasian SH, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemarin.

Selain itu, warga Jl Lingkaran VI, RT 8, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, OKI itu, harus membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 1,3 miliar. Bila tidak mampu dibayar dalam waktu satu bulan, maka harta benda disita atau diganti dengan penjara setahun. Hakim mengenakan pasal 3 UU No 31/1999 yang diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. “Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan,” ungkap Sahman. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayu Agung, Zamzam Ikhwan SH dan Andra SH menuntut selama 8 tahun dan denda Rp250 juta atau subsidair 6 bulan kurungan.

Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya Romaita SH, Bustanul Fahmi SH, bisa menerima putusan tersebut. “Atas kesepakatan keluarga, terdakwa menerima putusan itu, karena ia sudah menyesali perbuatannya,” jelas Romaita.

Dalam kasus ini, barang bukti yang disita jaksa berupa uang Rp32 juta, 400 ringgit Malaysia, dan dua kapling tanah yang diduga hasil dari korupsi. Terdakwa yang ditahan sejak 26 Maret 2011, diduga tidak melaporkan dan tidak menyetorkan laporan keuangan seluruh kas Kantor Pos Cabang Pematang Panggang kepada Unit Pengawas Kantor Pos Cabang Palembang (UPKC Palembang).

Pada 16 Maret 2011, pihak Kantor Pos Palembang melalui Kantor Pos Pemeriksa Palembang (KPRK), memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengosongan kas dan penyetoran seluruh kas Kantor Pos Cabang Pematang Panggang ke Kantor Pos Cabang Palembang. Namun perintah itu tidak dilaksanakan, dan terdakwa tetap tidak melaporkan dan tidak menyetorkan laporan keuangan pada UPKC Palembang hingga 19 Maret 2011.

Setelah itu, auditor KPRK melakukan audit di Kantor Pos Cabang Pematang Panggang. Dari hasil audit tersebut, terdapat uang kas besar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar Rp1.348.512.448 ditambah kekurangan kas kecil (benda pos dan materai) sebesar Rp 424.700.

Untuk menutupi ketekoran/kekurangan uang kas tersebut, terdakwa yang beralamat di Jl Lingkaran VI, RT 8, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, OKI, itu melakukan transaksi fiktif. Yaitu mengirimkan wesel instant fiktif dari Kantor Pos Cabang Pematang Panggang dengan membuat nama pengirim dan penerima fiktif dan dicairkan pada Kantor Pos Cabang Tugu Mulyo. Sedangkan yang dicairkan pada Kantor Pos Kayuagung dan Tanjung Raja dengan menggunakan jasa orang lain sebagai penerima. Akibatnya negara dirugikan Rp1.348.512.448. Ternyata, uang kas tadi masih berada di tangan terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi. (mg41)

Sumber: sumatraekspres, Kamis, 29 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , , , ,

Akui Salah, Rosa Tak Mau Banding

Kamis, 29 September 2011

Terpidana kasus korupsi wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/9). Foto Antara/Yudhi MahatmaTerpidana kasus korupsi wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/9). Foto Antara/Yudhi Mahatma

Jakarta – Mindo Rosalina Manulang, anak buah Muhammad Nazaruddin di Grup Permai, memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas vonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI pimpinan Suwidya. Alasannya, ia merasa patut diganjar hukuman oleh pengadilan.

“Saya, kan, salah. Ngapain banding?” kata Rosa saat tiba di Pengadilan Tipikor DKI hari ini, Rabu, 28 September 2011, untuk menjadi saksi bagi terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games Jakabaring, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

Ibu dua anak itu mengaku ikhlas dengan hukuman 2,5 tahun penjara yang dijatuhkan hakim, Rabu pekan lalu. Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa pimpinan Agus Salim, yakni empat tahun penjara. “Saya terima putusan itu,” kata Rosa.

Adapun terdakwa kasus suap wisma atlet lainnya, Mohammad El Idris, belum memutuskan apakah akan banding terhadap hukuman majelis hakim. Sama-sama akan bersaksi untuk Wafid, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah itu masih pikir-pikir. “Kan, masih nanti,” kata Idris yang pekan lalu diganjar 2 tahun penjara.

Dalam perkara ini, Rosa dan Idris didakwa bersama-sama dengan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi, memberi suap pada Wafid dan Muhammad Nazaruddin. Keduanya dinyatakan terbukti menyuap Wafid Rp 3,2 miliar, dan Nazaruddin Rp 4,34 miliar, terkait terpilihnya PT DGI sebagai kontraktor proyek Wisma Atlet senilai Rp 191 miliar.

Rosa dan Idris tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Wafid di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saat itu, 21 April 2011, Rosa dan Idris baru saja menyerahkan cek ke Wafid. Namun Wafid sendiri membantah cek senilai Rp 3,2 miliar itu adalah suap. Ia mengklaim hanya meminjam duit ke Rosa sebagai dana talangan untuk kegiatan Kemenpora. (Isma Savitri)

Sumber: tempointeraktif, Rabu, 28 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, ,

KPK Terima Ratusan Laporan Kasus Korupsi dari Maluku Utara

Kamis, 29 September 2011

Ternate – Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku telah menerima 310 laporan pengaduan kasus korupsi dari masyarakat Maluku Utara sejak 2004. Dari jumlah tersebut, yang telah diteruskan ke internal KPK berjumlah 54 laporan. “Sementara itu, yang dikembalikan ke pelapor berjumlah 74 laporan, dan yang tidak bisa ditindaklanjuti berjumlah 141 laporan,” kata Tri Silandi, pejabat fungsional Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, di Ternate kemarin.

Dari hasil kajian laporan masyarakat itu, kata Tri, yang terindikasi tindak pidana korupsi sesungguhnya berjumlah 166 kasus. Dari jumlah tersebut, KPK telah meneruskan ke kepolisian dan kejaksaan 37 kasus. “Dan untuk KPK, yang telah dilakukan penindakan berjumlah 54 kasus,” ujarnya.

Menurut Tri, dari laporan kasus korupsi di Maluku Utara sejak 2004, yang terbanyak terjadi pada 2005. “Pada tahun tersebut ada 48 laporan kasus yang disampaikan masyarakat ke KPK,” ucapnya.

Adapun Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan KPK secara institusi memang belum pernah menyidik kasus korupsi di Maluku Utara. “Namun di daerah lain, seperti Sulawesi Utara, kami sudah bergerak. Semoga ke depan akan ada hal baru yang dilakukan KPK di Maluku Utara,” ujarnya.

Sementara itu, di Garut, tim dari KPK, menurut Bupati Aceng H.M. Fikri, telah terjun untuk menyelidiki dugaan penyimpangan perekrutan pegawai negeri sipil di pemerintahan setempat. “Mereka berada tiga hari di Garut,” kata Aceng di Garut kemarin.

Menurut dia, pihaknya telah memberikan data yang diperlukan oleh KPK secara obyektif. Data itu di antaranya mekanisme rekrutmen dan pemberhentian pegawai negeri. Selain itu, pemerintah daerah memberikan data kebutuhan pegawai yang ada di tiap instansi dan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Kedatangan tim KPK ini, Aceng melanjutkan, tidak ada kaitannya dengan kondisi politik yang berkembang saat ini di Garut. Begitu juga tidak ada hubungannya dengan pengunduran diri Wakil Bupati Diky Candra. “KPK ke sini tidak ada hubungannya dengan situasi politik,” ujarnya. (Budhy Nurgianto, Sigit Zulmunir)

Sumber: korantempo, Kamis, 29 September 2011

Sumber Foto: kabarwarga.com


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , , , , , ,

Suap Proyek Transmigrasi: Tamsil Akui Dorong Anggaran Rp 500 Miliar

Beranda > Pusat > Suap Proyek Transmigrasi: Tamsil Akui Dorong Anggaran Rp 500 MiliarKamis, 29 September 2011

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung. Foto Antara/Andika WahyuWakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung. Foto Antara/Andika Wahyu

Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengaku berperan aktif mendorong agar anggaran Rp 500 miliar Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Transmigrasi masuk APBN Perubahan 2011. “Memang saya yang mendorong agar anggaran itu masuk dalam APBNP 2011,” kata Tamsil kepada wartawan kemarin.

Tamsil mengatakan sempat menanyakan kepada Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan apakah anggaran tersebut masuk ke APBNP 2011. “Ternyata, kata Dirjen Perimbangan, masih bisa. Ya, sudah,” kata dia.

Sebelumnya, Ali Mudhori, bekas staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin, juga menyebut Tamsil berperan besar menyukseskan anggaran transmigrasi. “Ya, berkat bantuan Pak Tamsil,” kata dia setelah diperiksa di KPK, dua hari lalu.

Namun, meskipun Tamsil mengaku aktif meloloskan anggaran DPPID yang belakangan diketahui bermasalah, Tamsil mengatakan tak tahu soal ke-19 daerah penerima dana itu. “Soal ke mana anggaran akan turun, itu urusan Kemenakertrans,” kata dia.

Sejumlah anggota Badan Anggaran dan Komisi DPR Bidang Transmigrasi juga memberikan keterangan yang sama seperti Tamsil soal daerah penerima dana. Mereka mengaku tak tahu alokasi dana itu.

Namun pengakuan itu tak klop dengan dokumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 yang dimiliki Tempo. Pasal 3 ayat (1) dokumen tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID Tahun Anggaran 2011 itu menyebutkan, daerah penerima DPPID dan besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, bahkan menilai DPPID sesungguhnya tak dikenal dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. “Yang ada itu dana perimbangan bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. DPPID itu tidak ada,” kata dia. Badan Anggaran pun, kata Uchok, tak boleh membahas proyek. “Jadi, kalau dilakukan, itu haram.”

Namun, menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR lainnya, Olly Dondokambey, Badan Anggaran tidaklah menyepakati anggaran. “Kami ini Banggar, membahas produk Undang-Undang APBN, bukan membahas penganggaran,” kata dia kemarin.

Dianggap mengetahui asal-usul alokasi Rp 500 miliar Dana PPID, Olly dan Tamsil dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang mengusut kasusnya. Namun kemarin KPK gagal meminta keterangan kepada kedua pemimpin Panitia Kerja Transfer Daerah ini. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyatakan keduanya akan kembali dipanggil Senin nanti. (Muhammad Taufik, Ira Guslina, Rina W, Febriyan, Rusman P)

Sumber: korantempo, Rabu, 28 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , , , , ,

JPU Korupsi APBD Inhu Dituding Terima Suap Rp 2 Juta

Kamis, 29 September 2011

Rengat – Jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus korupsi APBD Inhu 116 Milyar, membantah tudingan para terdakwa yang telah di jatuhi vonis. Menyususl laporan para terdakwa terhadap Kepala Rutan Rengat ke Mapolda Riau, yang dilakukan oleh 8 terdakwa korupsi APBD Inhu melalui Penasehat Hukum (PH).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arkan Alfaisal SH yang dituduh PH para terdakwa telah menerima suap sebesar Rp 2 juta rupiah dari salah seorang terdakwa yang dilakukan melalui setoran ke nomor rekeningnya di salah satu bank.

Kepada wartawan Rabu (28/9/11) JPU, Arkan Alfaisal SH diruang kerjanya membantah keras tudingan tersebut. “Tidak mungkin saya minta uang kepada terdakwa sebagai mana yang dituduhkan PH terdakwa. Selain itu, jumlah uang yang dituduhkan itu pun hanya sejumlah Rp 2 juta dan tidak mungkin gara-gara uang Rp 2 juta, karir saya jadi korban” ujar Arkan Alfaisal yang juga menjabat Kasi Pidsus Kajari Rengat.

Ditambahkanya, apa yang dituduhkan oleh PH terdakwa, jauh hari dirinya juga telah mendapat informasi tersebut. sehingga langsung dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Warseno. Sebab, tuduhan itu menyebutkan terdakwa Warseno telah mentransfer uang sejumlah Rp 2 juta ke nomor rekeningnya.

Dari sembilan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa Warseno, terkait tuduhan telah menyetor uang kepadanya. Yang intinya, Warseno tidak pernah menyetorkan uang sejumlah Rp 2 juta kepada nomor rekening Arkan. Bahkan dalam keteranganya Warseno tidak mengetahui nomor rekening JPU tersebut. “Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Agustus lalu” ungkapnya menambahkan.

Dijelaskan Arkan, nomor rekening yang dimaksudkan itu adalah nomor rekening saat dirinya masih bertugas di Natuna dulu dan nomor rekening itu tidak digunakan lagi. Sebab, nomor rekening itu khusus untuk gaji selama bertugas disana.

Untuk membuktikan adanya setoran itu, Arkan juga mengecek rekening tersebut pada Rabu (28/9/11). Dimana pada rekening itu pada tanggal 23 Maret 2011 ada uang masuk sebesar Rp 2 juta dari “Marsono” bukan Warseno. “Saya akan buat pernyataan menolak uang tersebut kepada bank. Karena tidak jelas sumbernya” tandasnya.

Lebih jauh dijelaskanya, tuduhan itu kini dibeberkan Muharnis yang menjadi PH terdakwa tersebut disalah satu mendia cetak. Menanggapi itu, Arkan akan berupaya menempuh jalur hukum yang sudah mengarah kepada pencemaran nama baik.

“Ini sudah pencemaran nama baik, saya bisa tuntut balik PH tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan bagi saya, kok bisa nomor rekening saya yang tidak dipakai itu jatuh ketangan orang-orang tidak bertanggung jawab “ tegas Arkan Alfaisal SH. ***(guh)

Sumber: riauterkini, Rabu, 28 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , ,

More Info Chat with Me

Gateway Pulsa Elektrik via YM

Mau Dapet Uang Dari Twitter

SponsoredTweets referral badge

Arsip Ceps Ibo

Kategori

http://iwanfalsmania.blogspot.com
My Popularity (by popuri.us)

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 355 other followers

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

My twitter

Gudang Foto

Free Website Hosting
MoneyBux - Trusted PTC site
%d bloggers like this: