Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu: Indonesia Krisis Negarawan ?

“Saat ini, pemimpin bangsa lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok dibanding kepentingan rakyatnya. Jika negarawan lebih mementingkan diri sendiri, maka pemimpin itu adalah pengkhianat negara dan harus dihukum,” kata Ryamizard.

Sebelum menutup pembicaraannya, Ryamizard mengutip sebuah sajak dari abad ke 13. “Jika pandangmu silau oleh intan berlian dan telingamu tuli karena gemerincing emas dan perak sehingga kau tak dapat melihat dan mendengar suara jerit tangis rakyat yang tinggal di gubug-gubug, maka putuslah tali ruhmu dengan rakyat. Jika sudah begini, lalu siapa sesungguhnya sang negarawan sejati di Negeri Zamrud Khatulistiwa ini?” demikian Ryamizard

Filed under: Anti Korupsi, Breaking news

JPU Korupsi APBD Inhu Dituding Terima Suap Rp 2 Juta

Kamis, 29 September 2011

Rengat – Jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus korupsi APBD Inhu 116 Milyar, membantah tudingan para terdakwa yang telah di jatuhi vonis. Menyususl laporan para terdakwa terhadap Kepala Rutan Rengat ke Mapolda Riau, yang dilakukan oleh 8 terdakwa korupsi APBD Inhu melalui Penasehat Hukum (PH).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arkan Alfaisal SH yang dituduh PH para terdakwa telah menerima suap sebesar Rp 2 juta rupiah dari salah seorang terdakwa yang dilakukan melalui setoran ke nomor rekeningnya di salah satu bank.

Kepada wartawan Rabu (28/9/11) JPU, Arkan Alfaisal SH diruang kerjanya membantah keras tudingan tersebut. “Tidak mungkin saya minta uang kepada terdakwa sebagai mana yang dituduhkan PH terdakwa. Selain itu, jumlah uang yang dituduhkan itu pun hanya sejumlah Rp 2 juta dan tidak mungkin gara-gara uang Rp 2 juta, karir saya jadi korban” ujar Arkan Alfaisal yang juga menjabat Kasi Pidsus Kajari Rengat.

Ditambahkanya, apa yang dituduhkan oleh PH terdakwa, jauh hari dirinya juga telah mendapat informasi tersebut. sehingga langsung dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Warseno. Sebab, tuduhan itu menyebutkan terdakwa Warseno telah mentransfer uang sejumlah Rp 2 juta ke nomor rekeningnya.

Dari sembilan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa Warseno, terkait tuduhan telah menyetor uang kepadanya. Yang intinya, Warseno tidak pernah menyetorkan uang sejumlah Rp 2 juta kepada nomor rekening Arkan. Bahkan dalam keteranganya Warseno tidak mengetahui nomor rekening JPU tersebut. “Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Agustus lalu” ungkapnya menambahkan.

Dijelaskan Arkan, nomor rekening yang dimaksudkan itu adalah nomor rekening saat dirinya masih bertugas di Natuna dulu dan nomor rekening itu tidak digunakan lagi. Sebab, nomor rekening itu khusus untuk gaji selama bertugas disana.

Untuk membuktikan adanya setoran itu, Arkan juga mengecek rekening tersebut pada Rabu (28/9/11). Dimana pada rekening itu pada tanggal 23 Maret 2011 ada uang masuk sebesar Rp 2 juta dari “Marsono” bukan Warseno. “Saya akan buat pernyataan menolak uang tersebut kepada bank. Karena tidak jelas sumbernya” tandasnya.

Lebih jauh dijelaskanya, tuduhan itu kini dibeberkan Muharnis yang menjadi PH terdakwa tersebut disalah satu mendia cetak. Menanggapi itu, Arkan akan berupaya menempuh jalur hukum yang sudah mengarah kepada pencemaran nama baik.

“Ini sudah pencemaran nama baik, saya bisa tuntut balik PH tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan bagi saya, kok bisa nomor rekening saya yang tidak dipakai itu jatuh ketangan orang-orang tidak bertanggung jawab “ tegas Arkan Alfaisal SH. ***(guh)

Sumber: riauterkini, Rabu, 28 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , ,

Mantan Kepala Kantor Pos Ogan Komering Ilir Divonis

Kamis, 29 September 2011

Palembang – Ahmad Zuhdi (39), terdakwa dugaan korupsi senilai Rp 1,3 miliar pada Kantor Pos Cabang Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) divonis enam tahun penjara. Mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pematang Panggang itu, juga wajib membayar denda Rp 200 juta.

“Bila tidak mampu membayar denda, diganti empat bulan kurungan,” kata Hakim Ketua Sahman Girsang SH MHum dengan anggota H Andi Amin Karim SH dan Bernard Akasian SH, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemarin.

Selain itu, warga Jl Lingkaran VI, RT 8, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, OKI itu, harus membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 1,3 miliar. Bila tidak mampu dibayar dalam waktu satu bulan, maka harta benda disita atau diganti dengan penjara setahun. Hakim mengenakan pasal 3 UU No 31/1999 yang diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. “Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan,” ungkap Sahman. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayu Agung, Zamzam Ikhwan SH dan Andra SH menuntut selama 8 tahun dan denda Rp250 juta atau subsidair 6 bulan kurungan.

Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya Romaita SH, Bustanul Fahmi SH, bisa menerima putusan tersebut. “Atas kesepakatan keluarga, terdakwa menerima putusan itu, karena ia sudah menyesali perbuatannya,” jelas Romaita.

Dalam kasus ini, barang bukti yang disita jaksa berupa uang Rp32 juta, 400 ringgit Malaysia, dan dua kapling tanah yang diduga hasil dari korupsi. Terdakwa yang ditahan sejak 26 Maret 2011, diduga tidak melaporkan dan tidak menyetorkan laporan keuangan seluruh kas Kantor Pos Cabang Pematang Panggang kepada Unit Pengawas Kantor Pos Cabang Palembang (UPKC Palembang).

Pada 16 Maret 2011, pihak Kantor Pos Palembang melalui Kantor Pos Pemeriksa Palembang (KPRK), memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengosongan kas dan penyetoran seluruh kas Kantor Pos Cabang Pematang Panggang ke Kantor Pos Cabang Palembang. Namun perintah itu tidak dilaksanakan, dan terdakwa tetap tidak melaporkan dan tidak menyetorkan laporan keuangan pada UPKC Palembang hingga 19 Maret 2011.

Setelah itu, auditor KPRK melakukan audit di Kantor Pos Cabang Pematang Panggang. Dari hasil audit tersebut, terdapat uang kas besar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar Rp1.348.512.448 ditambah kekurangan kas kecil (benda pos dan materai) sebesar Rp 424.700.

Untuk menutupi ketekoran/kekurangan uang kas tersebut, terdakwa yang beralamat di Jl Lingkaran VI, RT 8, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, OKI, itu melakukan transaksi fiktif. Yaitu mengirimkan wesel instant fiktif dari Kantor Pos Cabang Pematang Panggang dengan membuat nama pengirim dan penerima fiktif dan dicairkan pada Kantor Pos Cabang Tugu Mulyo. Sedangkan yang dicairkan pada Kantor Pos Kayuagung dan Tanjung Raja dengan menggunakan jasa orang lain sebagai penerima. Akibatnya negara dirugikan Rp1.348.512.448. Ternyata, uang kas tadi masih berada di tangan terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi. (mg41)

Sumber: sumatraekspres, Kamis, 29 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , , , ,

Akui Salah, Rosa Tak Mau Banding

Kamis, 29 September 2011

Terpidana kasus korupsi wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/9). Foto Antara/Yudhi MahatmaTerpidana kasus korupsi wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/9). Foto Antara/Yudhi Mahatma

Jakarta – Mindo Rosalina Manulang, anak buah Muhammad Nazaruddin di Grup Permai, memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas vonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI pimpinan Suwidya. Alasannya, ia merasa patut diganjar hukuman oleh pengadilan.

“Saya, kan, salah. Ngapain banding?” kata Rosa saat tiba di Pengadilan Tipikor DKI hari ini, Rabu, 28 September 2011, untuk menjadi saksi bagi terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games Jakabaring, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

Ibu dua anak itu mengaku ikhlas dengan hukuman 2,5 tahun penjara yang dijatuhkan hakim, Rabu pekan lalu. Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa pimpinan Agus Salim, yakni empat tahun penjara. “Saya terima putusan itu,” kata Rosa.

Adapun terdakwa kasus suap wisma atlet lainnya, Mohammad El Idris, belum memutuskan apakah akan banding terhadap hukuman majelis hakim. Sama-sama akan bersaksi untuk Wafid, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah itu masih pikir-pikir. “Kan, masih nanti,” kata Idris yang pekan lalu diganjar 2 tahun penjara.

Dalam perkara ini, Rosa dan Idris didakwa bersama-sama dengan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi, memberi suap pada Wafid dan Muhammad Nazaruddin. Keduanya dinyatakan terbukti menyuap Wafid Rp 3,2 miliar, dan Nazaruddin Rp 4,34 miliar, terkait terpilihnya PT DGI sebagai kontraktor proyek Wisma Atlet senilai Rp 191 miliar.

Rosa dan Idris tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Wafid di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saat itu, 21 April 2011, Rosa dan Idris baru saja menyerahkan cek ke Wafid. Namun Wafid sendiri membantah cek senilai Rp 3,2 miliar itu adalah suap. Ia mengklaim hanya meminjam duit ke Rosa sebagai dana talangan untuk kegiatan Kemenpora. (Isma Savitri)

Sumber: tempointeraktif, Rabu, 28 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, ,

KPK Terima Ratusan Laporan Kasus Korupsi dari Maluku Utara

Kamis, 29 September 2011

Ternate – Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku telah menerima 310 laporan pengaduan kasus korupsi dari masyarakat Maluku Utara sejak 2004. Dari jumlah tersebut, yang telah diteruskan ke internal KPK berjumlah 54 laporan. “Sementara itu, yang dikembalikan ke pelapor berjumlah 74 laporan, dan yang tidak bisa ditindaklanjuti berjumlah 141 laporan,” kata Tri Silandi, pejabat fungsional Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, di Ternate kemarin.

Dari hasil kajian laporan masyarakat itu, kata Tri, yang terindikasi tindak pidana korupsi sesungguhnya berjumlah 166 kasus. Dari jumlah tersebut, KPK telah meneruskan ke kepolisian dan kejaksaan 37 kasus. “Dan untuk KPK, yang telah dilakukan penindakan berjumlah 54 kasus,” ujarnya.

Menurut Tri, dari laporan kasus korupsi di Maluku Utara sejak 2004, yang terbanyak terjadi pada 2005. “Pada tahun tersebut ada 48 laporan kasus yang disampaikan masyarakat ke KPK,” ucapnya.

Adapun Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan KPK secara institusi memang belum pernah menyidik kasus korupsi di Maluku Utara. “Namun di daerah lain, seperti Sulawesi Utara, kami sudah bergerak. Semoga ke depan akan ada hal baru yang dilakukan KPK di Maluku Utara,” ujarnya.

Sementara itu, di Garut, tim dari KPK, menurut Bupati Aceng H.M. Fikri, telah terjun untuk menyelidiki dugaan penyimpangan perekrutan pegawai negeri sipil di pemerintahan setempat. “Mereka berada tiga hari di Garut,” kata Aceng di Garut kemarin.

Menurut dia, pihaknya telah memberikan data yang diperlukan oleh KPK secara obyektif. Data itu di antaranya mekanisme rekrutmen dan pemberhentian pegawai negeri. Selain itu, pemerintah daerah memberikan data kebutuhan pegawai yang ada di tiap instansi dan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Kedatangan tim KPK ini, Aceng melanjutkan, tidak ada kaitannya dengan kondisi politik yang berkembang saat ini di Garut. Begitu juga tidak ada hubungannya dengan pengunduran diri Wakil Bupati Diky Candra. “KPK ke sini tidak ada hubungannya dengan situasi politik,” ujarnya. (Budhy Nurgianto, Sigit Zulmunir)

Sumber: korantempo, Kamis, 29 September 2011

Sumber Foto: kabarwarga.com


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , , , , , ,

Suap Proyek Transmigrasi: Tamsil Akui Dorong Anggaran Rp 500 Miliar

Beranda > Pusat > Suap Proyek Transmigrasi: Tamsil Akui Dorong Anggaran Rp 500 MiliarKamis, 29 September 2011

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung. Foto Antara/Andika WahyuWakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung. Foto Antara/Andika Wahyu

Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengaku berperan aktif mendorong agar anggaran Rp 500 miliar Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Transmigrasi masuk APBN Perubahan 2011. “Memang saya yang mendorong agar anggaran itu masuk dalam APBNP 2011,” kata Tamsil kepada wartawan kemarin.

Tamsil mengatakan sempat menanyakan kepada Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan apakah anggaran tersebut masuk ke APBNP 2011. “Ternyata, kata Dirjen Perimbangan, masih bisa. Ya, sudah,” kata dia.

Sebelumnya, Ali Mudhori, bekas staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin, juga menyebut Tamsil berperan besar menyukseskan anggaran transmigrasi. “Ya, berkat bantuan Pak Tamsil,” kata dia setelah diperiksa di KPK, dua hari lalu.

Namun, meskipun Tamsil mengaku aktif meloloskan anggaran DPPID yang belakangan diketahui bermasalah, Tamsil mengatakan tak tahu soal ke-19 daerah penerima dana itu. “Soal ke mana anggaran akan turun, itu urusan Kemenakertrans,” kata dia.

Sejumlah anggota Badan Anggaran dan Komisi DPR Bidang Transmigrasi juga memberikan keterangan yang sama seperti Tamsil soal daerah penerima dana. Mereka mengaku tak tahu alokasi dana itu.

Namun pengakuan itu tak klop dengan dokumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 yang dimiliki Tempo. Pasal 3 ayat (1) dokumen tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID Tahun Anggaran 2011 itu menyebutkan, daerah penerima DPPID dan besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, bahkan menilai DPPID sesungguhnya tak dikenal dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. “Yang ada itu dana perimbangan bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. DPPID itu tidak ada,” kata dia. Badan Anggaran pun, kata Uchok, tak boleh membahas proyek. “Jadi, kalau dilakukan, itu haram.”

Namun, menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR lainnya, Olly Dondokambey, Badan Anggaran tidaklah menyepakati anggaran. “Kami ini Banggar, membahas produk Undang-Undang APBN, bukan membahas penganggaran,” kata dia kemarin.

Dianggap mengetahui asal-usul alokasi Rp 500 miliar Dana PPID, Olly dan Tamsil dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang mengusut kasusnya. Namun kemarin KPK gagal meminta keterangan kepada kedua pemimpin Panitia Kerja Transfer Daerah ini. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyatakan keduanya akan kembali dipanggil Senin nanti. (Muhammad Taufik, Ira Guslina, Rina W, Febriyan, Rusman P)

Sumber: korantempo, Rabu, 28 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , , , , ,

JPU Korupsi APBD Inhu Dituding Terima Suap Rp 2 Juta

Kamis, 29 September 2011

Rengat – Jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus korupsi APBD Inhu 116 Milyar, membantah tudingan para terdakwa yang telah di jatuhi vonis. Menyususl laporan para terdakwa terhadap Kepala Rutan Rengat ke Mapolda Riau, yang dilakukan oleh 8 terdakwa korupsi APBD Inhu melalui Penasehat Hukum (PH).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arkan Alfaisal SH yang dituduh PH para terdakwa telah menerima suap sebesar Rp 2 juta rupiah dari salah seorang terdakwa yang dilakukan melalui setoran ke nomor rekeningnya di salah satu bank.

Kepada wartawan Rabu (28/9/11) JPU, Arkan Alfaisal SH diruang kerjanya membantah keras tudingan tersebut. “Tidak mungkin saya minta uang kepada terdakwa sebagai mana yang dituduhkan PH terdakwa. Selain itu, jumlah uang yang dituduhkan itu pun hanya sejumlah Rp 2 juta dan tidak mungkin gara-gara uang Rp 2 juta, karir saya jadi korban” ujar Arkan Alfaisal yang juga menjabat Kasi Pidsus Kajari Rengat.

Ditambahkanya, apa yang dituduhkan oleh PH terdakwa, jauh hari dirinya juga telah mendapat informasi tersebut. sehingga langsung dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Warseno. Sebab, tuduhan itu menyebutkan terdakwa Warseno telah mentransfer uang sejumlah Rp 2 juta ke nomor rekeningnya.

Dari sembilan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa Warseno, terkait tuduhan telah menyetor uang kepadanya. Yang intinya, Warseno tidak pernah menyetorkan uang sejumlah Rp 2 juta kepada nomor rekening Arkan. Bahkan dalam keteranganya Warseno tidak mengetahui nomor rekening JPU tersebut. “Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Agustus lalu” ungkapnya menambahkan.

Dijelaskan Arkan, nomor rekening yang dimaksudkan itu adalah nomor rekening saat dirinya masih bertugas di Natuna dulu dan nomor rekening itu tidak digunakan lagi. Sebab, nomor rekening itu khusus untuk gaji selama bertugas disana.

Untuk membuktikan adanya setoran itu, Arkan juga mengecek rekening tersebut pada Rabu (28/9/11). Dimana pada rekening itu pada tanggal 23 Maret 2011 ada uang masuk sebesar Rp 2 juta dari “Marsono” bukan Warseno. “Saya akan buat pernyataan menolak uang tersebut kepada bank. Karena tidak jelas sumbernya” tandasnya.

Lebih jauh dijelaskanya, tuduhan itu kini dibeberkan Muharnis yang menjadi PH terdakwa tersebut disalah satu mendia cetak. Menanggapi itu, Arkan akan berupaya menempuh jalur hukum yang sudah mengarah kepada pencemaran nama baik.

“Ini sudah pencemaran nama baik, saya bisa tuntut balik PH tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan bagi saya, kok bisa nomor rekening saya yang tidak dipakai itu jatuh ketangan orang-orang tidak bertanggung jawab “ tegas Arkan Alfaisal SH. ***(guh)

Sumber: riauterkini, Rabu, 28 September 2011


Bagikan informasi ini DisclaimerRedaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ceps Ibo

Filed under: Anti Korupsi, , ,

Slank dan Anti korupsi

 Slank logo

7 Tokoh Anti Korupsi 2007 – 31 Jan 2008, 06:01 PM

HADIRI AWARD 7 TOKOH ANTI KORUPSI 2007

TGL 29 Januari pagi jam 9.00, Slank menghadiri acara pemberian penghargaan untuk 7 tokoh pendekar anti korupsi versi Majalah Tempo. 7 tokoh tsb adalah petinggi2x di jajaran instasinya. Ada yang dari instansi Pajak, dari LSM Walhi, dari Bea & Cukai dll. Mereka semua melakukan gerakan anti korupsi yang ditularkan kepada pegawai-pegawainya. Slank sebagai group yang konsen dengan kritikan lewat lagu dan liriknya buat semua yang melakukan korupsi di daulat pagi itu untuk menyanyikan lagu2x bernuansa kritikan. 5 lagu dibawakan Slank antara lain Hey Bung, Gosip Jalanan, Birokrasi Kompleks, Tonk Kosonk dsb. Beberapa yang hadir disitu cukup memperhatikan lirik yang dikekuarkan lewat suara KK. Mungkinkah ada yang merasa kena kritik pagi itu???

Yudhie Rumput 31 Januari 2008: 14.10

Filed under: Anti Korupsi

KURIKULUM ANTIKORUPSI

IDE KPK memasukkan mata pelajaran antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah lanjutan (SMA), menarik untuk diwacanakan. Meski hal ini baru gagasan, tidak ada salahnya bila pihak Kementerian Pendidikan, parlemen, dan tokoh-tokoh pendidikan ikut membincangkan wacana ini untuk selanjutnya mencari formula implementasi yang tepat. Kita percaya ide ini akan banyak kendala dalam implementasinya. Tetapi siapa tahu, dari sekian tokoh pendidikan, ada yang bisa memberikan formulasi yang pas sesuai keprihatinan yang kini dirasakan KPK, juga seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimanapun, korupsi tidak bisa dianggap masalah sepele. Ini sudah menjadi semacam penyakit yang membudaya, yang cara memeranginya tidak bisa sendirian, seperti hanya mengandalkan institusi KPK, tetapi perlu melibatkan seluruh komponen bangsa. Kita percaya memerangi korupsi, seperti yang dilakukan KPK, tidaklah mudah. Justru apa yang dilakukan KPK sering mengundang counter attack dari mereka yang merasa tidak puas atas upaya memerangi korupsi. Bahkan, yang semakin mengkhawatirkan serangan balik terhadap KPK justru lebih sistematis. Hal ini yang menimbulkan tanda tanya; apakah KPK bisa menuntaskan pemberantasan korupsi sampai akar-akarnya?

Read the rest of this entry »

Filed under: Anti Korupsi

Belajar dari Pemberantasan Korupsi di Banglades

Minggu (4/2) pagi, rakyat Banglades dikejutkan dengan tayangan televisi yang memberitakan penangkapan lebih dari 13 mantan pejabat dan tokoh berpengaruh. Mereka dituduh melakukan korupsi saat menjabat pada pemerintahan terdahulu. Penangkapan terus berlanjut hingga sedikitnya 50 politisi ditangkap dan diadili.


Penerima hadiah Nobel Perdamaian 2006 yang juga pendiri Bank Grameen, Muhammad Yunus, tidak ketinggalan dalam upaya membawa Banglades keluar dari krisis politik berkepanjangan. Baru-baru ini, Yunus mengumumkan secara resmi pembentukan partai politiknya, Nagorik Shakti (kekuatan rakyat), sebagai sarana pendorong demokratisasi, persatuan, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Read the rest of this entry »

Filed under: Anti Korupsi

More Info Chat with Me

Gateway Pulsa Elektrik via YM

Mau Dapet Uang Dari Twitter

SponsoredTweets referral badge

Arsip Ceps Ibo

Kategori

http://iwanfalsmania.blogspot.com
My Popularity (by popuri.us)

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 355 other followers

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

My twitter

Gudang Foto

Free Website Hosting
MoneyBux - Trusted PTC site
%d bloggers like this: